TEUKU TJHIK MUHAMMAD DJOHAN ALAMSJAH DALAM LINTASAN REVOLUSI ACEH, Oleh: Dr.Teuku Mohamad Isa

 Silsilah Lengkap Peusangan, Silsilah Lengkap Peureulak 

Episod 4

ZELFBESTUURDER VAN PEUSANGAN 

Setelah Teuku Muhammad Djohan Alamsjah dianggap dewasa dan cukup cakap untuk memimpin nanggroe Peusangan, Teuku Djeumpa merasa sudah saatnya mengundurkan diri dari panggung politik nanggroe Peusangan. Gubernur Belanda di Aceh juga setuju dengan kebijakan  Teuku Maharadja Djeumpa tersebut.

Dihadiri pejabat tinggi sipil dan militer, serta didahuli tembakan meriam sebanyak 7 kali dan iringan musik pasukan militer, Gubernur Belanda di Aceh melantik Teuku Tjhik Muhammad Djohan Alamsjah menjadi Zelfbestuurder (penguasa daerah swapraja) nanggroe Peusangan. Upacara pelantikan ini dilangsungkan di halaman rumah kediaman uleebalang Peusangan itu, di Matang Glumpang Dua, pada tanggal 25 November 1912. 

Sejak pelantikannya itu, pejabat Belanda maupun rakyat nanggroe Peusangan, menyebut Teuku Muhammad Djohan Alamsjah dengan panggilan kehormatan, Ampon Tjhik. Maka, selanjutnya  hak Teuku Tjhik Muhammad Djohan Alamsjah sebagai Keujruen Peusangan yang tercantum dalam surat cap sikureung (cap sembilan) Sultan Aceh, dikukuhkan kembali oleh Gubernur Jenderal Hidia Belanda.

Sejak saat itu nanggroe Peusangan yang terdiri atas 3 uleebalang-cut (uleebalang-kecil), yaitu Jeumpa, Jangka, dan Matang Glumpang Dua resmi menjadi sahabat Kerajaan Belanda. Penduduk nanggroe ini sekitar 20.000. Menjelang Perang Dunia ke-II penduduk nanggroe Peusangan meningkat mencapai 50.000 orang². Rakyat nanggroe Peusangan sejak saat itu juga dinyatakan ikut menjadi kawula Kerajaan Belanda.  

Dibalik kemegahan upacara pelantikan zelfbestuurder itu, hak kedaulatan nanggroe Peusangan dalam bidang militer-ekonomi-hukum langsung dimasukan kedalam kantong Belanda. Di nanggroe Peusangan dilakukan demiliterisasi, artinya uleebalang Peusangan tak diperkenankan memiliki pasukan tentara sendiri. Haknya selaku panglima lasykar Kerajaan Aceh di nanggroe Peusangan dianulir oleh Belanda.

Bagaimana dengan hak mengatur ekonomi…..? Belanda menguncinya didalam perdagangan. Perdangangan lokal dalam kontrol Belanda. Export-import menjadi hak monopoli Belanda. Peraturan baru dikenakan terhadap rakyat Aceh, yaitu wajib bayar pajak kepada Hindia Belanda. Teuku Tjhik Peusangan beserta ulama dan tokoh masyarakat dengan tawakkal menerima beban dipundaknya. Secara tertib pajak dikumpulkan untuk penguasa baru tanah Aceh. Bila ada diantara rakyatnya tak mampu bayar pajak, maka kewajiban rakyatnya itu diambil alih, dan beban pajak itu dilunasi oleh Teuku Tjhik Peusangan pribadi. 

Pengaturan hukum menjadi hak Belanda. Uleebalang boleh menunjuk kadhi (ulama)  untuk medampinginya dalam memutuskan perkara kecil sesuai syariat Islam. Tetapi hasil keputusan pengadilan tingkat nanggroe ini baru mendapat kekuatan hukum setelah mendapat pengesahan controlleur Belanda. Perkara yang dianggap besar disidangkan dipengadilan Meusapat (musyawarah). Pengadilan jenis ini dipimpin langsung oleh controleur Belanda. Anggota pengadilan meusapat terdiri dari beberapa uleebalang dan ulama yang ditunjuk oleh Belanda. Controleur Belanda mempunyai hak menganulir keputusan pengadilan meusapat ini, bila dianggapnya berbahaya bagi kelestarian kekuasaan Belanda.

Hak koreksi terakhir ada ditangan Gubernur Belanda di Aceh. Terakhir hak veto berada ditangan Gubernur Hindia Belanda di Istana Buitenzorg (Bogor).  Pajak dan kerja rodi diberlakukan. Pada akhirnya hak yang tersisa untuk uleebalang, hanya sebagai kolektor pajak dan sebagai mandor kerja rodi untuk Belanda. Belanda tidak punya kepentingan terhadap pembinaan dan keselamatan rakyat di nanggroe Peusangan.

Itulah fakta sejarah yang dihadapi dan digeluti oleh Teuku Tjhik M. Djohan Alamsjah. Uleebalang Peusangan tak diperkenankan berdagang. Untuk menguncinya dalam sangkar emas “Uleebalang Ompong”, Belanda berbaik hati memberi tunjangan bulanan f.800,-. Tunjangan bulanan uleebalang Peusangan ini sama besarnya dengan honorarium bulanan dokter pribadi  Sri Susuhunan Paku Buwono X , Radja Djawa.